Polling
Statistik

Tugas Pokok dan Fungsi

1. KEPALA SATUAN

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peratuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Pedoman Kerja.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

  • Penyusunan perumusan kebijaksanaan dibidang ketentraman dan penertiban umum;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan penyelidikan dan penertiban pelanggaraan Peraturan Daerah;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan umum dan penegakan PeraturanDaerah;
  • Pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional;
  • Pembinaan pengelolaan ketatausahaan.

 

2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, dan kepaegawaian, untuk melaksanakan fungsinya sub bagian tata usaha mempunyai  uraian tugas sebagai berikut :

1)  Subag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, pendistribusian, perlengkapan Kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subag Tata Usaha mempunyai fungsi  :

  • Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan Satuan Polisi Pamong Praja;
  • Melaksanakan pengelalaan administrasi kepegawaian;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  • Mengumpulkan hasil penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

 

3.  SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun perencanaan / program, prosedur dan melaksanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan, penanggulangan tumbuhnya penyakit masayarakat dan kerawanan sosial, terutama pada penegakan Peraturan Daerah;

2) Untuk melaksanakan tuga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi:

  • Penyusunan rencana kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
  • Pelaksanaan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
  • Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati  dan Keputusan Bupati.

 

4. SEKSI PENGEMBANGAN DAN KAPASITAS  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(1) Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunayi tugas menyusun program prosedur dan melaksanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi rencana kebutuhan personil, pendidikan/perhatian, penyuluhan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

  1. Menyusun Rencana Satuan Polisi Pamong Praja, Pendidikan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja:
  2. Mengadakan koordinasi dengan Pihak terkait untuk Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. Menganalisis perkembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. Menyiapkan pedoman kerja kantor dalam rangka pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. Memberikan unsur Pembinaan dan Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Memantau perkembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Menyusun Perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan dan Kapasitas Polisi Pamong Praja;
  8. Memberi Saran Pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik  dan Mental anggotal;
  10. Penyiapan bahan bimbingan dan Pengendalian teknis Penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  11. Penyiapan bimbingan dan Pengendalian teknis penyelenggara kesempatan anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja;
  12. Pengelolaan Administrasi unsur tertentu;

 

5. SEKSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS )

(1)         Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan persiapan tenaga teknis penyidikan dengan berkoordinasi dengan seksiserta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga, merupakan pelanggaran salah satu perda, peraturan Bupati dan keputusan  Bupati.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 128 Kepala Seksi PPNS mempunyai fungsi :

  • Menyusun perencanaan penyiapan tenaga teknis ;
  • Merencanakan bentuk dan model tanda pengenal;
  • Mengkoordinasikan terhadap pihak terkait tentang rencana mengadakan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Perda;
  • Sebelum mengadakan penyidikan wajib memperoleh informasi yang akurat yang terkait dengan persiapan yang akan disidik;
  • Setelah menerima Laporan atau Pengaduan serta  tertangkap tangan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;
  • Setelah mengadakan penyidikan, penyidik wajib melapor membuat Berita Acara;
  • Laporan atau pengaduan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
  • Laporaan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangai oleh Pelapor atau pengadu atau penyidik;
  • Setiap pelapor atau pengadu harus diberikan tanda terima Laporan atau pengaduan;
  • Menyusun prosedur pedoman, penyidik atau penyelidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemerikasaan dan pengusutan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
  • Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap pemeriksaan dan pengusutan setiap pelanggaran Peraturan Daerah;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  • Mengadakan adminstrasi urusan tertentu.

 

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1)  Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)  Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

(4) Jenis kegiatan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda
19-08-2015
Launching Website

Launching Website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang
Statistik

016277

hari ini : 1
Total : 4447
Hits hari ini : 21
Total Hits : 16277
Online : 1